MOROTAI — Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, menegaskan forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) tidak boleh berhenti sebagai ruang diskusi. Ia mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi yang langsung bisa diimplementasikan di lapangan.
“Forum ini diharapkan melahirkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rio dalam sambutannya, Senin (22/6).
Sebagai daerah kepulauan, Morotai memiliki tantangan struktural yang unik. Wakil Bupati menyebutkan tiga faktor utama: ketergantungan pasokan barang dari luar daerah, tingginya biaya distribusi antarpulau, serta cuaca yang kerap mengganggu jalur transportasi laut. Faktor-faktor ini membuat harga komoditas di Morotai lebih rentan terhadap gejolak dibandingkan daerah di Pulau Halmahera.
Data dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menunjukkan inflasi Morotai pada pekan kedua Juni 2026 mencapai 0,44 persen. Meski lebih rendah dibandingkan beberapa daerah lain di provinsi tersebut, angka ini tetap menjadi perhatian karena dipicu oleh lonjakan harga cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kenaikan harga BBM non-subsidi dan keterbatasan pasokan pangan dari luar wilayah turut memperburuk tekanan inflasi.
Dalam forum tersebut, TPID Morotai bersama Bank Indonesia menyepakati lima langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga. Pertama, pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar secara berkala di titik-titik strategis. Kedua, penguatan Kios Pangan sebagai buffer stock di tingkat kampung.
Ketiga, optimalisasi penyaluran beras SPHP dan Minyakita agar tepat sasaran. Keempat, gerakan menanam komoditas hortikultura untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar. Kelima, penguatan produksi pangan lokal melalui peningkatan produktivitas petani, nelayan, dan peternak.
Pemerintah daerah berkomitmen mendorong peningkatan produktivitas sektor primer. Wakil Bupati menyebutkan penyediaan sarana-prasarana, pendampingan teknis, serta penguatan kerja sama antardaerah akan menjadi prioritas. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan strategis tanpa harus bergantung sepenuhnya pada pasokan dari luar Morotai.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara menyatakan komitmen untuk terus bersinergi dengan Pemkab Pulau Morotai. Dukungan akan difokuskan pada penguatan kapasitas TPID dan program-program pengendalian inflasi daerah ke depan.
Melalui HLM TPID Tahun 2026 ini, Pemkab Pulau Morotai menargetkan inflasi tetap terkendali sesuai sasaran nasional. Stabilitas harga dianggap sebagai fondasi utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah kepulauan tersebut.