MALUKU UTARA — Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pelni pada Kamis, 18 Juni 2026 membawa perubahan di jajaran direksi. Tri Andayani dan Anik Hidayati digantikan oleh Budi Setyawan Wijaya sebagai Direktur Utama dan Triswahyu Herlina sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.
Budi Setyawan Wijaya sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Integrasi Aviasi Solusi atau InJourney Aviation Services (IAS). Ia juga pernah menjadi Komisaris Telkomsigma (2023-2025) dan Direktur Strategic Portfolio PT Telkom Indonesia Tbk (Persero) (2020-2025).
Portofolio Budi tidak mencatatkan pengalaman di industri pelayaran atau logistik maritim. Hal ini langsung mendapat sorotan dari pengamat kemaritiman.
Direktur Eksekutif The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi menilai perubahan direksi ini tidak menjawab persoalan fundamental Pelni. Menurutnya, perusahaan pelat merah itu membutuhkan pemimpin yang memahami seluk-beluk bisnis maritim agar bisa bersaing.
"Jadi masa kejayaan Pelni ini sudah redup, tiba-tiba direksi diganti dengan orang yang background-nya tidak tahu bisnis maritim, tambah mau dibawa ke mana, apa terobosan dirut baru?" tegas Siswanto di Jakarta, Senin, 22 Juni 2026.
Pelni mengelola puluhan kapal penumpang dan kargo yang melayani rute antar pulau di Indonesia. Tanpa pengalaman di sektor logistik dan pelayaran, pengamat menilai direksi baru perlu waktu adaptasi yang panjang di tengah tekanan efisiensi dan persaingan dengan operator swasta.
Kritik juga menyasar latar belakang Budi yang lebih banyak berkutat di sektor telekomunikasi dan aviasi. Dua sektor ini memiliki rantai pasok dan regulasi yang berbeda jauh dengan industri pelayaran nasional.
Pelni belakangan memang gencar mendorong digitalisasi layanan, termasuk menggandeng DTP untuk teknologi satelit LEO BuanterOne. Namun, pengamat menegaskan bahwa transformasi digital harus diimbangi dengan penguasaan bisnis inti maritim.
Tanpa pemahaman tersebut, terobosan direksi baru berisiko tidak tepat sasaran. Pelni harus bersaing dengan operator logistik swasta yang sudah efisien, sementara subsidi BBM untuk kapal terus ditekan pemerintah.
Investasi mengandung risiko. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan investor.