MALUKU UTARA — Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa implementasi proyek raksasa ini harus dimulai dengan skema "quick wins". Artinya, proyek percontohan yang dampaknya langsung terasa harus segera dieksekusi, bukan malah terjebak dalam birokrasi yang berkepanjangan.
Menurut Fabby, program PLTS 100 GW bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Ini adalah fondasi transisi energi yang akan mengubah struktur kelistrikan nasional. Jika langkah awal salah atau terlalu lambat, dikhawatirkan target Net Zero Emission (NZE) 2060 akan sulit tercapai.
“Kami melihat potensi besar dari PLTS, terutama di Indonesia yang kaya akan sinar matahari. Tapi potensi itu harus diubah menjadi aksi nyata. Quick wins diperlukan untuk membangun kepercayaan investor dan membuktikan bahwa proyek ini bankable,” ujar Fabby dalam diskusi publik, Selasa (16/4).
Ia menambahkan, proyek percontohan bisa difokuskan di kawasan industri atau zona ekonomi khusus yang kebutuhan listriknya tinggi. Dengan begitu, serapan energi surya bisa langsung terukur dan menjadi studi kelayakan untuk ekspansi berikutnya.
IESR menyoroti peran krusial PT PLN sebagai pembeli tunggal listrik (offtaker). Tanpa kepastian offtake dari PLN, proyek PLTS swasta sulit mendapatkan pendanaan. Oleh karena itu, skema tarif dan kontrak jangka panjang harus segera dirancang secara transparan.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk merampingkan regulasi perizinan. Saat ini, proses pembangunan PLTS sering terhambat oleh tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal, target 100 GW membutuhkan investasi yang sangat besar dan iklim usaha yang kondusif.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korporasi. Masyarakat di daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan PLN bisa mendapatkan listrik dari PLTS atap atau PLTS komunal. Biaya listrik untuk industri juga berpotensi lebih murah dalam jangka panjang, sehingga meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Fabby mengingatkan, target 100 GW bukanlah angka yang mustahil. Namun, ambisi tersebut harus dibarengi dengan peta jalan yang jelas, kepastian hukum, serta komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Tanpa itu, Indonesia hanya akan menjadi penonton di tengah revolusi energi global.