TERNATE — Ketua IDI Wilayah Maluku Utara, dr. Ali Akbar Taslim, M.Kes., AIFO-K, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut merupakan tindak lanjut dari aduan yang diterima dari anggota IDI di Kabupaten Halmahera Barat. Dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ini dinilai sangat serius karena dilakukan oleh seorang pejabat publik.
“Kami dari IDI Wilayah Maluku Utara, saya selaku ketua bersama pengurus menerima aduan dari anggota kami di Halbar. Ada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dari seorang pejabat publik, yaitu Sekwan DPRD Halbar,” kata Ali Akbar dalam keterangannya, Senin.
Bukti utama yang disertakan dalam laporan adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp. Dalam percakapan tersebut, M. Syarif Alike disebut menuliskan kalimat yang menyerang kehormatan profesi dokter. Ia menuding sejumlah dokter spesialis RSUD Jailolo pulang lebih awal ke Ternate dan menuntut pembayaran insentif.
Di bagian akhir percakapan, terdapat kata “bangsat” yang ditujukan kepada para dokter spesialis. IDI menilai penggunaan diksi tersebut sangat melecehkan dan melukai perasaan dokter beserta keluarganya.
“Kata bangsat itu yang tidak diterima anggota kami dan keluarganya. Ini sangat merendahkan profesi dokter,” tegas Ali Akbar.
IDI menekankan bahwa laporan ini bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan menyangkut martabat profesi kedokteran. Sebagai pejabat publik di lingkungan DPRD Halbar, M. Syarif Alike dinilai seharusnya lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama di forum grup yang anggotanya merupakan wakil rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Ternate belum memberikan keterangan resmi terkait proses penyelidikan laporan tersebut. Sementara itu, M. Syarif Alike juga belum dapat dimintai konfirmasi.
Konflik ini menyoroti dinamika pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo, Halmahera Barat. Isu dokter spesialis yang pulang lebih awal ke Ternate dan tuntutan insentif kerap menjadi perbincangan hangat di kalangan anggota DPRD setempat. Namun, IDI menegaskan bahwa segala bentuk kritik harus disampaikan secara proporsional dan tidak menggunakan bahasa yang menghina.
IDI Malut berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan efek jera bagi siapa pun yang merendahkan profesi dokter. Mereka juga mengimbau agar komunikasi antara tenaga kesehatan dan pemangku kebijakan di daerah tetap terjaga dengan baik.