Kemenkum Malut Dampingi 7 Anggota JDIHN yang Belum Setor Laporan e-Report 2026 di Maluku Utara

Penulis: Kemal Batubara  •  Selasa, 17 November 2026 | 15:46:31 WIB
Kegiatan tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaporan JDIHN Wilayah Maluku Utara digelar melalui Zoom Meeting.

TERNATE — Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaporan JDIHN Wilayah Maluku Utara berlangsung lewat Zoom Meeting dan dibuka dengan arahan Ketua Tim BPHN, Anita Safitri. Peserta terdiri dari jajaran Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), pegawai Maganghub, serta para pengelola dan anggota JDIH se-Provinsi Maluku Utara. Pertemuan digelar untuk mendorong kualitas pengelolaan dan pelaporan dokumentasi hukum di seluruh anggota jaringan.

Tujuh Anggota JDIHN Belum Membuat Laporan e-Report 2026

Pembina JDIH, Abdul Haris, memaparkan hasil monitoring dan evaluasi. Dari 26 anggota JDIHN di Maluku Utara, 17 sudah merampungkan laporan e-Report 2026, dua masih dalam tahap draf, dan tujuh belum membuat laporan sama sekali.

Tujuh anggota yang belum menyampaikan laporan adalah:

  • DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
  • DPRD Kabupaten Halmahera Utara
  • Bagian Hukum Kabupaten Pulau Taliabu
  • Perpustakaan Universitas Halmahera
  • Perpustakaan Universitas Khairun Ternate
  • Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
  • Perpustakaan Universitas Nuku Tidore

Dua anggota yang masih menyusun draf laporan ialah DPRD Kabupaten Halmahera Barat dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan.

Mengapa Pelaporan Tersendat: Keterbatasan SDM dan Koordinasi dengan Diskominfo

Dalam sesi diskusi, sejumlah anggota JDIH membeberkan hambatan yang mereka hadapi. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) pengelola menjadi keluhan utama.

Koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga belum optimal. Persoalan paling terasa ada pada dukungan teknis untuk pengelolaan website, jaringan, dan teknologi informasi.

Anita Safitri meminta para operator dan pengelola JDIH terbuka soal kendala di instansi masing-masing. Menurutnya, identifikasi masalah diperlukan agar langkah penyelesaian dan perbaikan bisa dirumuskan secara tepat.

Capaian Indeks Reformasi Hukum Ikut Terpengaruh

Pengelolaan JDIH menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). Anita mengingatkan bahwa hal itu menuntut perhatian serius dari setiap anggota.

Ketua Tim Kerja BSK, Erni Rumasoreng, menyebut pemenuhan variabel penilaian JDIH pada sejumlah anggota di Maluku Utara masih belum maksimal. Kondisi itu turut memengaruhi capaian penilaian IRH, sehingga setiap instansi diminta lebih memperhatikan indikator penilaian, kualitas pengelolaan, dan konsistensi pelaporan.

Kepala Kanwil Kemenkum Malut, Topan Sopuan, menyatakan dukungannya terhadap peningkatan kualitas pengelolaan JDIH. Ia menilai JDIH berperan menyediakan dokumentasi dan informasi hukum yang mudah diakses.

“Pengelolaan JDIH harus menjadi perhatian seluruh instansi anggota JDIHN karena berkaitan langsung dengan ketersediaan dan kemudahan akses informasi hukum bagi masyarakat. Kami mendorong seluruh anggota JDIH di Maluku Utara untuk lebih aktif memenuhi indikator penilaian dan menyelesaikan pelaporan sesuai ketentuan,” ujar Topan Sopuan, Kepala Kanwil Kemenkum Malut.

Apa Langkah Kanwil Kemenkum Malut Selanjutnya?

Kepala Divisi P3H, Mia Kusuma Fitriana, menegaskan hasil evaluasi akan dijadikan pegangan untuk memetakan perkembangan tiap instansi. Pihaknya akan mendorong anggota agar tertib menginput data dan melengkapi dokumen pendukung.

“Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan penting bagi kami untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan JDIH di masing-masing instansi,” kata Mia Kusuma Fitriana, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Malut.

Mia menambahkan, koordinasi dan pendampingan perlu diperkuat, terutama bagi anggota yang masih terkendala SDM dan dukungan teknis.

Sebagai tindak lanjut, Divisi P3H akan mendampingi anggota yang belum menyelesaikan e-Report 2026. Seluruh anggota JDIH juga didorong memenuhi variabel penilaian dan memperkuat koordinasi dengan Diskominfo untuk mengatasi kendala teknis. Kanwil Kemenkum Malut berkomitmen memperkuat pembinaan agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Maluku Utara terus membaik.

Reporter: Kemal Batubara
Sumber: indosatunews.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top