Bakal Calon Anggota BPD Pulau Morotai Wajib Berdomisili di Wilayah Pemilihan, Panitia Diminta Perpanjang Pendaftaran Jika Kuota Kurang

Penulis: Jamal Nasution  •  Selasa, 17 November 2026 | 12:17:31 WIB
Muzakir Sibua menegaskan calon anggota BPD wajib berdomisili di wilayah pemilihan sesuai Permendagri 110/2016 dan Perbup Pulau Morotai 31/2019.

MOROTAI — Muzakir Sibua menyatakan kepemilikan administrasi kependudukan di suatu desa tidak otomatis membuat seseorang lolos syarat mencalonkan diri di seluruh wilayah pemilihan desa tersebut. Panitia desa maupun warga yang hendak mencalonkan diri diminta mencermati aturan itu sejak awal.

Ia mencontohkan kasus warga yang tercatat secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Desa Gotalamo, tetapi tempat tinggalnya berada di Desa Yayasan. Warga tersebut tidak dapat mencalonkan diri sebagai anggota BPD di wilayah pemilihan Desa Gotalamo bila tidak memenuhi ketentuan domisili.

Dasar Hukum: Permendagri 110/2016 dan Perbup Pulau Morotai 31/2019

Persyaratan pencalonan anggota BPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Anggota BPD.

Dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dijelaskan bahwa wilayah pemilihan anggota BPD merupakan bagian dari wilayah desa yang meliputi dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT).

"Setiap calon diwajibkan bertempat tinggal di wilayah pemilihan tempat dirinya mencalonkan diri," ujar Muzakir, Selasa, 17 November 2026.

Jadwal Penjaringan Masih Tentatif, Kuota Sejumlah Desa Belum Terpenuhi

Proses penjaringan bakal calon anggota BPD masih berjalan. Jadwal yang telah ditetapkan bersifat tentatif, sehingga panitia tingkat desa dapat memperpanjang masa pendaftaran apabila jumlah bakal calon belum memenuhi kuota.

Panitia kabupaten mencatat sejumlah desa belum memenuhi kuota bakal calon. Panitia desa diminta terus berkoordinasi dengan panitia kabupaten melalui Dinas PMD bila menghadapi kendala atau kekeliruan dalam tahapan penjaringan.

"Hal ini dilakukan agar hak masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai anggota BPD tetap terakomodasi dan tidak dibatasi oleh ketentuan waktu yang terlalu kaku," katanya.

Pemilihan Dijadwalkan Akhir November hingga Awal Desember 2026

Pemilihan anggota BPD dijadwalkan berlangsung pada akhir November hingga awal Desember 2026. Pelaksanaannya menyesuaikan perkembangan tahapan penjaringan di masing-masing desa.

Muzakir mengimbau masyarakat memahami seluruh persyaratan pencalonan, khususnya ketentuan domisili dan wilayah pemilihan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam proses penjaringan.

"Jika panitia di tingkat desa maupun masyarakat masih belum memahami regulasi yang mengatur persyaratan pencalonan anggota BPD, silakan berkoordinasi dengan panitia tingkat kabupaten melalui Dinas PMD. Dengan begitu, tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat," tandasnya.

Reporter: Jamal Nasution
Sumber: halmaherapost.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top