APINDO Malut Dorong 3 Kabupaten Bentuk Dewan Pengupahan, Halmahera Selatan Dinilai Paling Siap

Penulis: Jamal Nasution  •  Minggu, 15 November 2026 | 16:16:01 WIB
Ketua APINDO Maluku Utara Gajali Abd. Mutalib menyampaikan keterangan usai rapat Dewan Pengupahan di Muara Hotel, Ternate, Sabtu (14/11/2026).

TERNATE — Ketua Dewan Pimpinan Provinsi APINDO Maluku Utara Gajali Abd. Mutalib menyatakan pembentukan Dewan Pengupahan dibutuhkan agar kebijakan upah minimum mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di tiap wilayah. Ia menyampaikan hal itu usai rapat Dewan Pengupahan di Muara Hotel, Ternate, Sabtu, 14 November 2026.

Menurut Gajali, pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif mempertemukan unsur-unsur yang terlibat dalam pembentukan lembaga tersebut. Unsur itu meliputi pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan organisasi pekerja.

"Harapan saya mewakili APINDO, daerah-daerah seperti Halmahera Selatan dan Halmahera Timur segera membentuk Dewan Pengupahan. Ini harus didorong pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja," kata Gajali kepada Istana FM.

Baru Dua Daerah yang Punya Dewan Pengupahan

Dari seluruh kabupaten dan kota di Maluku Utara, baru Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah yang telah membentuk Dewan Pengupahan. Daerah lain seperti Halmahera Selatan, Halmahera Timur, dan Halmahera Barat belum memiliki lembaga serupa.

Gajali mencontohkan, APINDO bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) sebelumnya telah diundang DPRD Halmahera Timur untuk membahas rencana pembentukan Dewan Pengupahan. Namun rencana itu belum terealisasi hingga kini.

Ia juga menyoroti Halmahera Selatan yang dinilai sudah layak memiliki Dewan Pengupahan. Daerah tersebut memiliki aktivitas industri dengan jumlah pekerja diperkirakan mencapai 30 ribu orang.

Mengapa UMK Butuh Dewan Pengupahan di Tingkat Kabupaten

Keberadaan Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten memungkinkan pembahasan upah minimum kabupaten (UMK) lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah. Selama lembaga itu belum terbentuk, daerah-daerah tersebut masih mengacu pada kebijakan pengupahan di tingkat provinsi.

"Selama ini Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Barat dan daerah lainnya masih mengacu pada provinsi. Padahal, kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di setiap daerah tentu berbeda," ujarnya.

Gajali berharap pemerintah kabupaten tidak menunda pembentukan lembaga tersebut. Dengan begitu, pembahasan dan penyesuaian upah minimum dapat dilakukan lebih dekat dengan kondisi dunia usaha dan pekerja di masing-masing daerah.

Reporter: Jamal Nasution
Sumber: istanafm.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top