TALIABU — Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pulau Taliabu, Sarifudin Soamole, menyatakan pihaknya akan menyurati lembaga appraisal agar datang menilai lahan yang telah diukur oleh Pertanahan. Penlok Bandara Bobong sendiri telah dihadiri Wakil Bupati Pulau Taliabu La Ode Yasir bersama Asisten I, II, dan III, Kepala Bapperida Kamirudin, Kadis Perhubungan Martono, serta jajaran TNI-Polri dan 50 pemilik lahan setempat.
Sarifudin menyebut tahapan Penlok sudah rampung dan tinggal menunggu proses penaksiran nilai pasar tanah. Setelah appraisal menghitung nilai lahan yang telah diukur oleh Pertanahan, Pemkab Pulau Taliabu akan langsung membayar lahan masyarakat sekaligus melakukan pembebasan lahan bandara.
"Kami akan menyurati Appraisal agar mereka datang menilai lahan yang telah diukur oleh Pertanahan. Ininya, tahapannya tinggal menunggu Appraisal," kata Sarifudin, Kamis (12/11/2026).
Pembayaran pembebasan lahan mencakup 71 bidang dan dijadwalkan berlangsung pada 2027. Sarifudin menargetkan lembaga appraisal sudah didatangkan pada pekan berikutnya.
"Pembebasan lahan Bandara sebanyak 71 bidang akan dilakukan pembayaran pada tahun depan di 2027. Insyaa Allah, pada minggu depan, kami akan datangkan mendatangkan Appraisal," jelasnya.
Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, Martono, menambahkan dokumen Penlok akan dilaporkan ke Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Setelah pelaporan, pengurusan berlanjut ke tahap appraisal.
"Tahapan Penlok sudah selesai dan dokumen Penlok dilaporkan ke Gubernur Malut. Kemudian, pengurusannya ke Appraisal," kata Martono.
Martono menargetkan penyerahan lahan Bandara Bobong tuntas pada 2028, setelah disetujui Pemkab Pulau Taliabu dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Untuk kliring lahan, Dinas Perhubungan menargetkan proses itu berjalan pada 2027 bila proposal yang diajukan disetujui.
"Kalau untuk kliring itu, perencanaan kami di Dinshub Pulau Taliabu itu kalau disetujui, maka target kami di tahun 2027 ini. Saya sudah usulkan untuk kliringnya. Intinya, administrasinya kita penuhi dulu, termasuk lahan. Kalau administrasinya sudah terpenuhi maka kita ajukan lagi ke Kementerian Perhubungan," tutup Martono.
Seluruh tahapan Bandara Bobong bergantung pada kelengkapan administrasi, mulai dari Penlok, appraisal, pembebasan 71 bidang lahan, hingga kliring. Setelah berkas rampung, usulan pembangunan bandara akan diajukan ke Kementerian Perhubungan.
Pemkab Pulau Taliabu menempatkan pembayaran lahan warga sebagai prioritas sebelum konstruksi berjalan. Warga pemilik lahan di Dusun Dufo kini menunggu hasil penilaian appraisal sebagai dasar nominal ganti untung.