MOROTAI — Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai menargetkan penambahan 500 penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan dari sektor perikanan. Rencana itu menyusul cakupan perlindungan yang kini mencapai sekitar 3.500 orang, terdiri atas 2.500 penerima yang dibiayai pemerintah daerah dan 1.000 penerima dari pemerintah pusat.
Pelaksana Tugas Kepala DKP Kabupaten Pulau Morotai Muksin Hi. Umar mengatakan, sasaran program tidak terbatas pada nelayan tangkap. Pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga pedagang ikan di pasar juga masuk dalam cakupan perlindungan.
Menurut Muksin, kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) menjadi penentu utama seseorang masuk program jaminan sosial ketenagakerjaan. Data penerima akan diverifikasi ulang agar penyaluran tepat sasaran.
“Semua nelayan, baik nelayan tangkap maupun pelaku usaha pengolahan dan penjualan ikan, masuk dalam perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Intinya, mereka yang sudah memiliki Kartu KUSUKA akan kami masukkan dalam program jaminan tersebut,” ungkap Muksin, Jumat, 13 November 2026.
Untuk pendaftaran, warga cukup menyiapkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu KUSUKA. DKP kemudian memverifikasi data melalui pemerintah desa guna memastikan calon penerima memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Muksin menyebut pendataan ulang menjadi langkah awal sebelum kuota baru dibuka. Proses itu menyasar nelayan dan pelaku usaha perikanan yang belum terdaftar dalam program perlindungan.
“Untuk penambahan 500 orang ini, kami akan melakukan pendataan kembali agar semakin banyak nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mendapatkan perlindungan jaminan ketenagakerjaan,” jelasnya.
Pemkab Pulau Morotai berharap jaminan sosial ketenagakerjaan menjangkau lebih banyak warga yang menggantungkan hidup pada sektor perikanan. Perlindungan dinilai penting agar mereka memiliki jaring pengaman saat menghadapi risiko kerja di laut maupun dalam rantai usaha pengolahan ikan.