TERNATE — Permintaan itu disampaikan Sarbin kepada awak media usai menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara di Ternate, Senin, 9 November 2026. Menurut dia, progres pekerjaan jalan diperkirakan masih bisa dikejar sesuai target. Persoalan justru ada di sejumlah proyek jembatan yang penyelesaiannya perlu pengawasan lebih ketat.
Sarbin meminta Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Iriyanto Djafar memastikan kontraktor bekerja sesuai komitmen dalam kontrak. Pengawasan perlu diperkuat agar tidak ada pekerjaan yang melewati batas waktu pelaksanaan.
"Saya berharap Pak Risman mengawal, sehingga seluruh kegiatan di jalan dan jembatan itu selesai tanggal 30," kata Sarbin.
Ia juga menyinggung informasi soal proyek jembatan yang dalam kontraknya mencantumkan pengadaan material di lokasi sebagai bagian dari tahapan pekerjaan. Setiap tahapan diminta diawasi agar pelaksanaan proyek tidak menyimpang dari ketentuan kontrak.
Pemprov Maluku Utara menyoroti dampak administratif dari pekerjaan yang tidak selesai hingga akhir tahun anggaran. Kewajiban pembayaran yang belum dapat diselesaikan berpotensi tercatat sebagai utang pemerintah pada tahun berikutnya.
"Kalau belum bisa dibayar, itu masuk utang tahun berikutnya. Nah, itu kita berharap jangan ada utang lagi," ujar Sarbin.
Karena itu, jajaran Dinas PUPR diminta tidak hanya memastikan progres fisik proyek, tetapi juga mengawal penyelesaian administrasi dan kewajiban kontraktual. Seluruh proyek jalan dan jembatan diharapkan selesai sesuai jadwal agar tidak membebani anggaran 2027.