PULAU TALIABU — Sekretaris Daerah Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, merinci sebaran kerugian karhutla berdasarkan laporan posko Komando Darurat Karhutla yang diperbarui per 14 Oktober 2026. Data rekapitulasi posko menunjukkan tiga kecamatan terdampak: Taliabu Barat Laut, Lede, dan Taliabu Utara. Sementara delapan desa yang mengalami kerugian meliputi Nggele, Salati, Onemai, Todoli, Ufung, Padang, Nunu, dan Tikong.
Desa Onemai menjadi wilayah dengan jumlah pohon cengkeh siap panen yang hangus paling banyak. Tercatat 5.291 pohon cengkeh terbakar dengan luas lahan terdata 58,01 hektare dan lahan patokan 105,82 hektare.
Kerugian besar juga dialami Desa Salati. Sebanyak 4.298 pohon cengkeh siap panen hangus dengan luas lahan terdata 50,30 hektare dan lahan patokan 85,87 hektare.
“Delapan desa yang terdampak karhutla yang mengalami kerugian adalah, Desa Salati sebanyak 4.298 pohon cengkeh siap panen dengan luas lahan yang terdata sebesar 50,30 hektare, dan lahan patokan seluas 85,87 hektare,” kata Yosar Kardiat.
Desa Nggele mencatat 3.438 pohon cengkeh siap panen hangus dengan luas lahan terdata 38,81 hektare dan lahan patokan 56,79 hektare. Di Kecamatan Lede, Desa Todoli kehilangan 1.973 pohon cengkeh dengan lahan terdata 11,26 hektare dan lahan patokan 32,06 hektare.
Desa Ufung terdampak pada 2.932 pohon cengkeh dengan luas lahan terdata 19,40 hektare dan lahan patokan 58,64 hektare. Sementara Desa Nunu kehilangan 977 pohon dengan lahan terdata 4,40 hektare dan lahan patokan 19,54 hektare.
Desa Padang mencatat 1.385 pohon cengkeh siap panen hangus dengan luas lahan terdata 64,30 hektare dan lahan patokan 8,24 hektare. Adapun Desa Tikong kehilangan 1.027 pohon dengan lahan terdata 11,80 hektare dan lahan patokan 20,54 hektare.
Perhitungan kerugian material diambil dari estimasi terendah hasil per pohon cengkeh sebesar Rp 225.000. Angka itu dikalikan 21.318 tanaman yang hangus terbakar, sehingga total kerugian mencapai Rp 4.796.550.000.
“Di Desa Onemai tercatat sebanyak 5.291 pohon cengkih yang hangus terbakar dengan luas lahan terdata sebesar 58,01 hektare dan lahan patokan sebesar 105,82 Hektare,” jelasnya.
Yosar menyebut BPBD sebagai komando operasional bersama perangkat daerah lain bersinergi melakukan kaji cepat. Langkah itu diperlukan untuk membantu pemerintah daerah melegalkan keputusan yang akan diambil.
“Jadi, kita kaji cepat yang terdiri dari komponen – komponen atau laporan yang berikan masing – masing posko untuk menjadi dasar Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengambil keputusan yang tepat,” tutupnya.
Data posko Komando Darurat Karhutla masih diperbarui seiring proses pendataan di lapangan. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum merinci bentuk kompensasi atau bantuan yang akan diberikan kepada warga terdampak.