MALUKU UTARA — Hanya 12 persen dari 164 responden di Jayapura dan Keerom yang tahu jadwal imunisasi polio dengan benar. Dinas Kesehatan Papua bersama UNICEF Indonesia menyusun strategi komunikasi lintas sektor untuk menutup kesenjangan pengetahuan itu, demi mencegah penyebaran polio di wilayah perbatasan.
Survei Cepat Komunitas (SCK) Polio 2026 menemukan lebih dari separuh responden menganggap polio sudah tidak ada di Indonesia. Padahal, kasus polio kembali muncul di Papua pada 2024 dan memicu status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Dinas Kesehatan Provinsi Papua bersama UNICEF Indonesia menggelar Workshop Penguatan Strategi Komunikasi dan Penyusunan Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Kota Jayapura pada 1-2 September 2026. Kegiatan ini didukung Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan diikuti sekitar 40 peserta dari berbagai instansi.
Hasil SCK di Kota Jayapura dan Kabupaten Keerom menunjukkan hanya sekitar separuh responden yang pernah mendengar tentang polio. Dari 164 responden, hanya 20 orang atau sekitar 12 persen yang mengetahui jadwal imunisasi polio dengan benar.
Health Officer UNICEF Indonesia Papua Field Office, Iswahyudi, menegaskan ketersediaan vaksin saja tidak cukup. Kesadaran orang tua untuk membawa anak ke layanan imunisasi jadi kunci.
"Vaksin terbaik sekalipun, meskipun sudah tersedia di Puskesmas, tidak akan memberikan dampak maksimal apabila orang tua tidak membawa anaknya ke layanan imunisasi. Ketika orang tua memahami pentingnya imunisasi, mereka akan lebih terdorong untuk membawa anaknya mendapatkan layanan," ujar Iswahyudi.
Pada triwulan keempat 2025, Papua Nugini dilaporkan mencatat puluhan kasus polio. Mobilitas penduduk di perbatasan cukup tinggi, dengan ribuan warga melintasi batas kedua negara setiap tahun, baik melalui pintu resmi maupun jalur tidak resmi.
Iswahyudi menekankan pentingnya komunikasi yang kontekstual dan berbasis budaya lokal. Pesan kesehatan harus bisa dipahami dan diterima tanpa mengabaikan nilai serta kebiasaan masyarakat setempat.
Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Elinus Tabuni, mengatakan tantangan peningkatan cakupan imunisasi bukan semata soal ketersediaan vaksin. Akses informasi soal lokasi pelayanan, jadwal, dan manfaat imunisasi juga jadi faktor penting.
"Masalahnya bukan hanya apakah vaksin tersedia. Masyarakat harus tahu di mana pelayanan diberikan, kapan harus datang, dan mengapa anak mereka perlu diimunisasi. Kalau informasi itu tidak sampai kepada masyarakat, vaksin yang tersedia tidak akan memberikan perlindungan yang maksimal," ujar Elinus.
Dinas Kesehatan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Dinas Kominfo, agar media KIE menjangkau masyarakat lebih luas dan sesuai karakteristik sosial budaya Papua.
Workshop menghasilkan sedikitnya enam jenis media KIE untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran masyarakat soal imunisasi:
Peserta merumuskan strategi komunikasi berdasarkan temuan SCK, mulai dari penyusunan pesan kunci, segmentasi sasaran, pemilihan saluran komunikasi, pengembangan desain media, hingga rencana implementasi.
Dinas Kesehatan, UNICEF, dan pemangku kepentingan terkait membentuk tim untuk memfinalisasi desain media sebelum diuji coba kepada masyarakat. Kolaborasi ini melibatkan Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom, puskesmas, kader posyandu, akademisi Universitas Cenderawasih, ISBI Tanah Papua, BKKBN, Badan Kekarantinaan Kesehatan, Dinas Kominfo, Tim Imunisasi Papua Juara, hingga influencer media sosial.
Bagi ibu di Papua, pastikan anak mendapat imunisasi rutin sesuai jadwal di puskesmas atau posyandu terdekat. Jika ada pertanyaan soal jadwal atau jenis vaksin, tanyakan langsung ke kader posyandu atau tenaga kesehatan.