TERNATE — Target cetak sawah dari pemerintah pusat seluas 10.000 hektare untuk Maluku Utara masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar. Dari angka tersebut, baru sekitar 1.900 hektare yang berhasil direalisasikan, sementara potensi lahan di kawasan transmigrasi yang belum tergarap dinilai masih sangat luas.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan bahwa kawasan transmigrasi menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada lahan baru, tetapi juga mengoptimalkan area transmigrasi yang sudah ada namun belum produktif.
"Peluang cetak sawah baru masih sangat besar jika dapat memaksimalkan lahan-lahan transmigrasi yang sudah ada dan masih belum produktif," ujar Viva Yoga di hadapan para pejabat daerah, Jumat (21/8/2026).
Rakor yang digelar di Kota Ternate ini dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir, kepala dinas ketransmigrasian, serta sekretaris daerah dari Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Morotai.
Viva Yoga mengingatkan bahwa mencetak sawah tidak boleh setengah-setengah. Infrastruktur pendukung seperti saluran irigasi, bendungan, dan sumber air harus dipastikan tersedia sejak awal agar lahan yang dibuka benar-benar produktif dan tidak sia-sia.
"Jangan sampai cetak sawah lalu tidak ada saluran irigasi dan bendungan. Jadi saat cetak sawah, juga akan dibangun saluran irigasi dan bendungan untuk menyediakan air," paparnya.
Untuk merealisasikan hal tersebut, Kementrans akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan kementerian teknis lainnya, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, guna memastikan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan terintegrasi.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah mengungkapkan sejumlah persoalan yang membelit sektor pertanian di kawasan transmigrasi. Mulai dari irigasi yang belum memadai, limbah pertambangan yang mengancam lahan, hingga banjir yang kerap melanda area persawahan.
Akibatnya, meski kawasan transmigrasi telah memproduksi beras, hasilnya belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Maluku Utara. Kebutuhan beras dan sembako, terutama di Ternate, masih didatangkan dari provinsi lain.
Mencetak sawah baru di luar Jawa, menurut Viva Yoga, menjadi prioritas nasional. Pasalnya, alih fungsi lahan sawah di Jawa mencapai 100.000 hektare setiap tahun, beralih menjadi perumahan, pabrik, jalan, dan fasilitas umum lainnya.
"Dari rakor inilah kita serap dan dengar apa saja keluhan dari kawasan transmigrasi di Malut," kata pria yang pernah menjadi anggota Komisi IV DPR dua periode itu.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemprov Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir menyambut baik rakor tersebut. Ia menilai forum ini efektif karena keluhan daerah langsung didengar oleh wakil menteri. Ia juga menekankan bahwa program transmigrasi telah mengubah kebiasaan bercocok tanam padi masyarakat lokal.
"Adanya transmigran yang bercocok padi di sawah, kebiasaan itu juga menular ke masyarakat lokal," ungkapnya. Maluku Utara bertekad meningkatkan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan sendiri sekaligus mendukung program swasembada beras nasional.