TERNATE — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menyerahkan bantuan mesin kapal serta dokumen legalitas kepada nelayan secara simbolis di sela-sela Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) Provinsi Maluku Utara, Selasa (4/8/2026). Kegiatan yang berlangsung di Bela Hotel, Ternate, ini dihadiri Sekretaris Dinas Perikanan Maluku Utara, akademisi, pelaku usaha, hingga perwakilan nelayan dari berbagai kabupaten/kota.
Bantuan yang diserahkan berupa mesin kapal, Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB), Sertifikat Kecakapan Nelayan (SKN), dokumen kapal Pas Kecil, serta E-Bukti Kapal Perikanan (E-BKP). Dokumen ini menjadi syarat utama bagi nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi dan mendapatkan kepastian operasional di laut.
Sarbin Sehe menegaskan bahwa keberlangsungan usaha nelayan yang mengoperasikan kapal di bawah 1 Gross Tonnage (GT) sangat bergantung pada dua faktor krusial. Pertama, kemudahan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kedua, kepastian ruang tangkap di laut.
"Keseimbangan kedua faktor inilah yang menjadi fondasi kesejahteraan nelayan sekaligus penggerak ekonomi daerah," ujar Sarbin dalam sambutannya.
Wagub menyoroti perlunya perbaikan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Menurutnya, sinkronisasi masa berlaku dokumen administrasi, penyesuaian kuota, hingga konsistensi pasokan di SPBU, SPBUN, dan SPBU Kompak harus terus dioptimalkan.
Hal ini dinilai penting agar nelayan dapat memperoleh BBM tanpa terbebani biaya tambahan yang kerap muncul akibat ketidakpastian pasokan atau dokumen yang tidak sesuai. Maluku Utara sendiri memiliki luas wilayah laut mencapai sekitar 74 persen dari total wilayah provinsi, dengan komoditas tuna sebagai salah satu penopang utama ekonomi pesisir.
Sarbin menekankan bahwa pengelolaan sektor perikanan tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Ia meminta masukan dari berbagai pihak yang hadir dalam forum KPBP, termasuk perwakilan kementerian, lembaga riset, dan organisasi nelayan.
"Melalui forum KPBP ini, pemerintah daerah membutuhkan ide dan gagasan untuk melindungi serta memberdayakan kelompok nelayan secara maksimal. Jika laut kita kelola dengan baik dan amanah, manfaatnya akan kembali kepada masyarakat," pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Prof. Budi Weriawan serta Direktur MDPI Jasmin Simbolon.