MOROTAI — Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah masuk ke kas 88 desa di Kabupaten Pulau Morotai kini diminta digunakan secara tepat sasaran. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) setempat menegaskan prioritas penggunaan dana harus menyasar kebutuhan pokok pemerintahan desa terlebih dahulu.
Ketua DPC ABDESI Pulau Morotai, Johan Mardiono, mengungkapkan bahwa salah satu fokus utama pembelanjaan ADD adalah untuk membayar penghasilan tetap (siltap) aparatur desa periode Juni dan Juli 2026. Selain itu, dana tersebut juga dialokasikan untuk melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan perangkat desa.
Johan meminta agar kepala desa tidak menunda pembayaran hak aparatur. Menurutnya, kelancaran administrasi keuangan desa berpengaruh langsung pada motivasi kerja perangkat dalam melayani masyarakat.
“Pencairan ADD ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap desa. Dana tersebut harus dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan kebutuhan prioritas masing-masing desa,” ujar Johan dalam keterangannya.
Selain urusan administrasi internal, ABDESI juga mendorong pemerintah desa untuk berkontribusi dalam penyuksesan Morotai Festival (Morofest) 2026. Event yang telah masuk Kalender Event Nasional (KEN) Kementerian Pariwisata itu dinilai sebagai momentum strategis menggerakkan ekonomi warga.
Johan menilai keterlibatan desa tidak hanya berupa dukungan anggaran, tetapi juga partisipasi aktif dalam menyiapkan potensi wisata dan produk unggulan lokal. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat sektor pariwisata pascapencairan dana desa.
“Morofest menjadi salah satu agenda strategis daerah. Karena itu, dukungan dari seluruh elemen, termasuk pemerintah desa, sangat diperlukan,” katanya.
Menanggapi polemik kekurangan pembayaran ADD Desember 2025 yang sempat menjadi perhatian kepala desa, Johan memastikan persoalan itu telah memasuki tahap penyelesaian. ABDESI telah berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat.
Hasil koordinasi itu menyebutkan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan seluruh hak desa secara bertahap, menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Informasi tersebut telah disampaikan langsung kepada para kepala desa melalui pertemuan maupun grup komunikasi resmi.
“Kami berharap polemik terkait ADD ini dapat segera diakhiri. Saatnya pemerintah desa kembali fokus pada pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan di desa masing-masing,” ungkap Johan.
Johan menambahkan, sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa harus terus terjaga. Ia menilai apresiasi terhadap Pemkab Pulau Morotai perlu diberikan karena hak desa tetap dibayarkan di tengah kondisi keuangan daerah yang belum sepenuhnya stabil.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah daerah. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa harus terus dijaga demi kemajuan dan percepatan pembangunan di Pulau Morotai,” pungkasnya.