HALMAHERA TIMUR — Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pola konsumsi rumah tangga di Halmahera Timur masih bertumpu pada sektor pangan. Komposisi belanja makanan mencapai 52,65 persen dari total pengeluaran, sebuah indikator yang dalam teori ekonomi (Hukum Engel) kerap dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Secara umum, semakin besar porsi pendapatan yang habis untuk membeli makanan, semakin kecil ruang bagi rumah tangga untuk menabung atau memenuhi kebutuhan sekunder. Meski demikian, selisih antara belanja makanan dan non-makanan di kabupaten ini relatif tipis, hanya sekitar lima persen.
Porsi pengeluaran non-makanan di Halmahera Timur mencapai 47,35 persen atau setara Rp805.177 per kapita setiap bulannya. Angka ini mencerminkan adanya alokasi anggaran rumah tangga untuk hal-hal seperti perumahan, listrik, air, pendidikan, hingga transportasi.
Dibandingkan 2024, kenaikan pengeluaran per kapita memang terbilang tipis. Namun, data dua tahun terakhir menunjukkan stabilitas daya beli masyarakat di tengah dinamika harga kebutuhan pokok di wilayah Maluku Utara.
Dengan catatan Rp1,7 juta per bulan, Halmahera Timur menempati peringkat ke-4 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Di tingkat nasional, kabupaten ini berada di urutan ke-156 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan besaran pengeluaran penduduknya.
Peringkat ini menempatkan Halmahera Timur di atas rata-rata beberapa daerah lain di Indonesia bagian timur, sekaligus menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.
BPS mencatat rata-rata pengeluaran per kapita di kabupaten ini bergerak dari Rp1,69 juta pada 2024 menjadi Rp1,70 juta pada 2025. Kenaikan absolut sebesar Rp8.808 tersebut merupakan akumulasi dari perubahan belanja makanan dan non-makanan yang terjadi di tingkat rumah tangga.
Data ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan stabilisasi harga pangan. Ketika porsi belanja makanan masih di atas 50 persen, intervensi pasar seperti operasi pasar murah atau penguatan distribusi logistik menjadi langkah yang relevan untuk menjaga daya beli masyarakat.