SOFIFI — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 22 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pelantikan yang digelar di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur Malut itu dipimpin Sekda Samsuddin Abdul Kadir, Kamis (16/7/2026).
Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, Sherly menegaskan bahwa mutasi dan promosi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi. “Setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi pemerintah dipimpin oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif,” kata Samsuddin mengutip pernyataan gubernur.
Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 821.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026. Dalam perombakan ini, Hairil H. Hukum yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) resmi dilantik sebagai Kepala BPBJ definitif.
Ali Fataruba dipindahkan dari Kepala Biro Pemerintahan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim). Sementara itu, Suryanto Andili yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Ekonomi dipercaya mengisi jabatan Kepala Biro Pemerintahan.
Selain tiga pejabat eselon II, Gubernur juga melantik 19 pejabat administrator dan pengawas (eselon III dan IV). Mereka berasal dari berbagai dinas, antara lain Dinas Pertanian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PUPR, Dinas Kehutanan, hingga Dinas Lingkungan Hidup.
Beberapa nama yang dilantik antara lain Saiful Abdul Razak Adam sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Rio Wisnu Hartanto sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Zainul Arifin Andi Adjo sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman di dinas yang sama. Di Dinas PUPR, Ibnu Salam dilantik sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang, dan Malik Turuy sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Di Dinas Kehutanan, Fahru Razi Jauhari menjabat Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sementara Donald Mitalesi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan. Turut dilantik pula Muhammad Saldi Husin sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Maluku Utara, serta Dani Kusuma Wardani sebagai Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Maluku Utara.
Dalam arahannya, Sherly Tjoanda mengingatkan seluruh ASN agar tidak terjebak pada rutinitas birokrasi. “Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan,” tegasnya dalam sambutan yang dibacakan Sekda.
Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan seorang pejabat bukanlah banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat. Sherly juga menginstruksikan seluruh pimpinan OPD untuk menjadikan inovasi sebagai budaya kerja.
Gubernur menargetkan Maluku Utara masuk lima besar Indeks Inovasi Daerah tingkat nasional dalam penilaian Innovative Government Award (IGA) oleh Kementerian Dalam Negeri. Seluruh perangkat daerah diminta menginventarisasi, mendokumentasikan, dan menginput seluruh inovasi hingga 7 Agustus 2026.
“Target ini bukan sekadar mengejar prestasi, tetapi membangun birokrasi yang terus belajar, terus berbenah, dan terus menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat,” ujar Sherly. Ia menyebut Maluku Utara sedang berada pada momentum penting dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, penurunan kemiskinan, dan penguatan konektivitas antarpulau.