TIDORE — Langkah nekat Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, muncul setelah pemerintah daerah dihadapkan pada defisit anggaran lebih dari Rp 50 miliar. Dalam apel yang semula dijadwalkan untuk mensosialisasikan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji PPPK sebesar 30 persen, situasi berubah panas saat opsi “merumahkan pegawai” dilontarkan sebagai alternatif terakhir.
Ribuan massa yang hadir spontan melakukan protes keras. Aksi saling dorong, perusakan fasilitas gedung kantor, hingga pembakaran di halaman kantor wali kota mewarnai jalannya apel. Perwakilan pegawai dalam orasinya mendesak pemerintah pusat mengevaluasi program-program baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang dinilai memangkas Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Di tengah eskalasi massa, Muhammad Sinen yang didampingi Kapolresta Tidore, Kombes Pol Ampi Mesias Von Bulow, langsung menggelar audiensi dengan perwakilan pegawai. Dalam forum tersebut, Sinen menegaskan komitmennya untuk tidak memberhentikan satu pun pegawai.
“Jika sampai kondisi negara masih terus seperti ini dan terburuknya harus dirumahkan, maka saya selaku Wali Kota akan mundur dari jabatan. Saya tidak mau mengorbankan 2.000 lebih orang, kemudian berleha-leha dengan jabatan,” tegas Muhammad Sinen.
Hasil rapat menyepakati skema penyelamatan berupa pemotongan pendapatan sebesar 30 persen bagi seluruh ASN, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Kebijakan ini diambil sebagai jalan tengah untuk menutupi defisit tanpa harus merumahkan pegawai.
“Pemotongan 30 persen dari TPP ASN dan pendapatan PPPK terpaksa dilakukan karena sudah tidak ada jalan lain. Langkah ini hanya mengumpulkan sekitar 20 miliar lebih, jadi sisanya kita harus bertahan. Jika anggaran sudah normal, akan dikembalikan seperti semula,” jelas Muhammad Sinen.
Wali Kota memaparkan bahwa hingga Desember 2026, pemerintah daerah kemungkinan besar tidak dapat membayar hak pegawai secara penuh setiap bulannya. Skema pembayaran terpaksa tertunda untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah menuju target anggaran tahun 2027.
Muhammad Sinen berharap gejolak yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan menjadi peringatan serius bagi pemerintah pusat mengenai beratnya beban efisiensi anggaran yang harus ditanggung daerah.
“Harapan saya, aksi ini mendapat perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Dampak dari efisiensi anggaran dan pemotongan TKD ini sangat berat dan mengorbankan banyak orang di daerah,” pungkasnya.