TERNATE — BPS Maluku Utara memastikan data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan atau hukum. Simon Sapary menyampaikan hal itu dalam kegiatan Edukasi Statistik SE 2026 di Ternate, Senin lalu.
“Seluruh data yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus,” ujar Simon.
Sensus yang digelar setiap sepuluh tahun sekali ini menyasar seluruh pelaku usaha di Maluku Utara. Mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar menjadi target pendataan.
Simon menjelaskan, sensus bertujuan memotret kondisi dan struktur perekonomian daerah secara menyeluruh. Sektor yang dikecualikan hanya administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, dan kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja.
Hasil sensus nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi, perencanaan pembangunan, hingga strategi pengembangan dunia usaha yang lebih tepat sasaran. Tanpa data yang akurat, kata Simon, pemerintah akan kesulitan merumuskan program yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Data yang akurat bukan hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, hingga pengembangan ekonomi,” kata Simon.
Simon menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan informasi dari masyarakat dan pelaku usaha. BPS tidak bisa menghasilkan data yang menggambarkan kondisi ekonomi sebenarnya tanpa dukungan penuh dari warga.
Karena itu, BPS Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Pelaku usaha diminta memberikan data yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya saat didatangi petugas sensus.
“Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mendorong pengembangan dunia usaha, serta menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” tutup Simon.