TIDORE KEPULAUAN — Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi meluncurkan kontrak payung pekerjaan konstruksi jalan lapen serta program 1.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Peluncuran yang dipusatkan di Kelurahan Payahe, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Rabu (6/5/2026) ini menandai babak baru tata kelola pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut.
Langkah ini menjadikan Maluku Utara sebagai pionir di tingkat nasional dalam penggunaan skema kontrak payung untuk sektor jasa konstruksi. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil untuk menjawab tantangan disparitas ekonomi meski angka pertumbuhan wilayah tergolong tinggi di Indonesia.
“Pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Indonesia, tetapi pemerataan belum terjadi. Infrastruktur harus menjawab itu. Hari ini kita bukan hanya meluncurkan pekerjaan fisik, tetapi sedang mengubah cara kerja pemerintah,” tegas Sherly di hadapan jajaran Forkopimda dan perwakilan LKPP.
Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus LKPP, Ari Sulindra, mengapresiasi keberanian Pemprov Maluku Utara menerapkan pendekatan baru ini. Menurutnya, keterlibatan banyak pihak dalam satu payung kontrak akan mempermudah koordinasi sekaligus menjaga standar kualitas pekerjaan.
Meski memberikan kemudahan, Ari mengingatkan agar setiap tahapan tetap diawasi secara ketat. Integritas penyelenggara pengadaan menjadi kunci agar penentuan pemenang tender benar-benar didasarkan pada aspek teknis dan profesionalisme, bukan faktor eksternal lainnya.
“Pihak-pihak yang memenangkan tender harus diawasi secara cermat oleh instansi berwenang pada setiap tahapan proses seleksi guna menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Ari Sulindra.
Program ini mencakup tujuh ruas jalan prioritas dengan total panjang 75 kilometer yang tersebar di Pulau Mangoli, Pulau Taliabu, Payahe, Saketa, Loloda Utara, dan Pulau Makian. Salah satu fokus utama adalah ruas Payahe–Dahepodo di Kota Tidore Kepulauan sepanjang 46 kilometer yang selama ini belum rampung.
“Tahun ini kita selesaikan 9 kilometer, tahun depan 13 kilometer lagi. Dua tahun harus tuntas,” kata Sherly. Selain akses jalan, program 1.200 rumah RTLH juga menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah pedalaman dan kepulauan.
Gubernur turut memberikan apresiasi kepada Kepala Dinas PUPR Risman serta Kepala BPBJ Hairil Hi. Hukum yang konsisten melengkapi administrasi kompleks sejak inisiasi awal pada September 2025. Proses panjang ini melibatkan review Analisis Standar Belanja (ASB) bersama BPKP hingga pembentukan Tim Probity Advice dari LKPP.
Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol. Stephen M. Napiun menegaskan bahwa Polri siap bersinergi mengawal jalannya pembangunan fisik tersebut. Pengawalan dilakukan untuk memastikan seluruh pengerjaan di lapangan berjalan aman, tertib, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Senada dengan itu, Kajati Maluku Utara Sufari menyebut kontrak payung sebagai inovasi yang mampu memberikan kepastian harga dan kualitas. Kejaksaan akan memberikan pendampingan hukum preventif sepanjang pelaksanaan proyek strategis daerah ini berlangsung.
“Pendampingan ini untuk mencegah persoalan hukum dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik guna meningkatkan konektivitas serta akses layanan dasar masyarakat,” pungkas Sufari.