TERNATE — Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara memastikan percepatan infrastruktur pengendali banjir untuk tahun anggaran 2026. Dua wilayah utama, yakni Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Utara, menjadi titik sentral pembangunan sabo dam serta tanggul sungai.
Proyek ini dirancang untuk memperkuat ketahanan daerah aliran sungai (DAS) dari risiko bencana hidrometeorologi. Pemerintah menargetkan infrastruktur ini mampu meminimalisir kerusakan pemukiman akibat luapan air dan material sedimen saat intensitas hujan tinggi.
Di Kota Ternate, pembangunan terkonsentrasi di dua kecamatan, yakni Ternate Selatan dan Ternate Pulau. Proyek di wilayah tersebut menelan anggaran sebesar Rp24,61 miliar dengan masa pengerjaan yang direncanakan selama 266 hari kalender.
Kemen PU juga menyasar Sungai Kastela untuk pembangunan pengendali sedimen. Nilai kontrak untuk pengerjaan di Sungai Kastela mencapai Rp15 miliar dengan target penyelesaian dalam 246 hari kalender. Secara keseluruhan, investasi infrastruktur di Ternate ini mengombinasikan pembangunan fisik tanggul dan sistem penahan material dari hulu.
Langkah ini diambil mengingat topografi wilayah yang rawan terhadap aliran material vulkanik dan lumpur. Keberadaan infrastruktur baru diharapkan memberikan rasa aman bagi warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pemilihan sabo dam sebagai infrastruktur prioritas didasarkan pada kemampuannya menahan beban material berat. Sabo dam tidak hanya menampung air, tetapi juga menyaring sampah hutan dan batuan besar.
“Kita akan percepat pembangunan sabo dam dari hulu karena sabo dam mampu menahan tekanan puing kayu, batu, dan pasir,” ujar Dody Hanggodo dalam keterangannya.
Infrastruktur ini bekerja dengan cara mengendalikan kecepatan aliran air di hulu sungai. Dengan tertahannya material padat, risiko pendangkalan sungai di area hilir yang kerap memicu banjir bandang dapat ditekan secara signifikan.
Selain di Ternate, proyek tahun anggaran 2026 ini mencakup pembangunan tanggul sungai sepanjang 0,8 kilometer di Kabupaten Halmahera Utara. Penambahan dua unit sabo dam baru juga akan disebar di titik-titik rawan pada kedua kabupaten/kota tersebut.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air (SDA) ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Fokus utamanya adalah memastikan aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir dan bantaran sungai tidak terganggu oleh ancaman bencana tahunan.
BWS Maluku Utara akan mengawasi langsung jalannya proyek agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan target waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi solusi permanen bagi masalah banjir dan ancaman sedimen di Maluku Utara.