TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan langkah proaktif dalam menangani kemiskinan ekstrem melalui sektor perumahan. Program Penanganan 1.200 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun anggaran 2026 resmi diluncurkan lebih awal pada Jumat (14/2/2026) di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate.
Langkah percepatan ini diambil berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, di mana peluncuran yang terlambat seringkali berbenturan dengan puncak musim hujan di akhir tahun yang menghambat proses konstruksi.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan bahwa memajukan jadwal peluncuran ke bulan Februari adalah kunci untuk menjaga kualitas bangunan. Dengan target yang meningkat hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya, ketepatan jadwal menjadi harga mati.
“Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober hingga Desember sudah masuk musim hujan, kita tidak bisa lagi membangun rumah dengan maksimal. Kita belajar dari pengalaman agar hasil tahun ini lebih baik,” ujar Gubernur Sherly Laos.
Pemerintah Provinsi tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga pada transparansi distribusi material. Gubernur mengimbau setiap penerima manfaat untuk melakukan verifikasi mandiri terhadap bahan bangunan yang diterima guna menghindari konflik di akhir pembangunan.
Inovasi teknis yang diterapkan tahun ini meliputi:
Aplikasi Kontrol Progres: Memantau kualitas dan kecepatan pembangunan secara real-time.
Verifikasi Material: Penerima manfaat wajib menghitung fisik material saat serah terima.
Pengiriman Bertahap: Memastikan material tidak menumpuk dan rusak sebelum digunakan.
Program RTLH 2026 dirancang sebagai kebijakan inklusif yang melibatkan berbagai instansi:
Kanwil BPN Malut: Melakukan percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL bagi penerima bantuan.
Sentra Bahagia & Dinas P3A: Menyediakan bantuan komplementer berupa perabot rumah tangga dan dukungan ekonomi.
Pemkot Ternate: Mengawal pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari kebijakan peningkatan martabat warga.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menambahkan bahwa penanganan RTLH adalah upaya kolektif untuk mengangkat harga diri masyarakat. "Bicara tentang kemiskinan berarti bicara tentang meningkatkan martabat masyarakat. Itu tugas bersama kita semua," tegasnya.