TERNATE — Pemerintah Kota Ternate mengamankan usulan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 33 kilometer yang tersebar di 22 ruas wilayah. Proyek ini menggunakan skema Inpres Jalan Daerah (IJD) dan kini sedang dalam tahap verifikasi teknis oleh otoritas terkait.
Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menjelaskan bahwa pengerjaan fisik dijadwalkan mulai berjalan pada 2027 mendatang. Kepastian ini didapat setelah melalui koordinasi intensif dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) guna memastikan standar rekonstruksi terpenuhi.
“Melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD), Pemerintah Kota Ternate telah mengamankan usulan perbaikan jalan sepanjang 33 kilometer yang tersebar di 22 ruas jalan,” jelas Tauhid usai mengikuti Musrenbang RKPD Provinsi Maluku Utara, Kamis, 7 Mei 2026.
Proyek infrastruktur ini menyasar sejumlah wilayah strategis, termasuk rekonstruksi jalan di Pulau Mayau, Kecamatan Batang Dua. Selain itu, perbaikan juga mencakup akses jalan di wilayah Moti dan daratan Ternate yang kondisinya memerlukan penanganan segera.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh ruas jalan tersebut dapat meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat secara signifikan. Saat ini, proses verifikasi terus dikawal agar jadwal pengerjaan pada tahun anggaran 2027 tidak mengalami kendala administratif.
Selain akses darat, Pemkot Ternate sedang memproses pengalihan aset empat pelabuhan kepada pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar Kementerian Perhubungan dapat melakukan revitalisasi total terhadap infrastruktur perhubungan laut di titik-titik krusial.
Adapun empat titik pelabuhan yang menjadi fokus utama meliputi:
Terkait Pelabuhan Hiri, Tauhid mengakui adanya tantangan pada proses pembebasan lahan. Pemerintah kota akan menyesuaikan penyelesaian lahan dengan kemampuan keuangan daerah tanpa mengesampingkan prioritas kebutuhan warga di pulau terluar.
Di sela pemaparan rencana infrastruktur, Wali Kota Ternate juga menerima penghargaan atas kinerja konvergensi penurunan stunting terbaik di Maluku Utara. Capaian ini merupakan hasil koordinasi delapan aksi konvergensi yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tauhid menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja kolaboratif dalam menekan angka prevalensi stunting. Ia menegaskan intervensi kesehatan tetap menjadi agenda krusial dalam rencana pembangunan daerah ke depan.
“Intervensi stunting akan terus ditingkatkan dengan target angka prevalensi yang semakin menurun di masa mendatang,” tegas Tauhid saat diwawancarai usai kegiatan.