SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) resmi memperkuat sinergi strategis melalui kesepakatan kerja sama (MoU) lintas sektor. Fokus utama kolaborasi ini tertuju pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pencarian solusi atas efisiensi biaya logistik antarpulau.
Kesepakatan ini dikukuhkan dalam pertemuan antara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026). Pertemuan ini merupakan langkah konkret tindak lanjut dari misi dagang perdana Jatim ke wilayah Maluku Utara.
Gubernur Khofifah menyoroti isu krusial terkait ketidakseimbangan arus muatan kapal logistik. Selama ini, kapal dari Jawa Timur kerap membawa muatan penuh saat menuju Maluku Utara, namun sering kali kembali dalam keadaan kosong atau kurang muatan.
"Kami ingin memastikan transportasi lebih terkoneksi, terutama dengan pemanfaatan tol laut agar produk-produk unggulan Maluku Utara bisa menemukan pasar yang lebih luas di Jawa Timur, sehingga arus balik kapal tidak kosong," ujar Khofifah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mengakui ketergantungan wilayahnya terhadap pasokan bahan pokok dari Jawa Timur, seperti beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam. Ia berharap perbaikan rantai pasok (supply chain) dapat menekan biaya logistik yang selama ini menjadi pemicu inflasi di Malut.
"Harapannya, ketika kapal pergi penuh dan balik pun penuh, biaya logistik bisa turun sehingga harga jual barang di Maluku Utara menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat," jelas Sherly.
Selain ekonomi dan logistik, kerja sama ini juga mencakup transformasi digital. Maluku Utara berencana melakukan replikasi atas kesuksesan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur yang saat ini telah mencapai indeks 4,7.
Pendidikan & Vokasi: Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pendampingan dari BPSDM Jatim.
Ketahanan Pangan: Menjamin stabilitas pasokan bahan pangan pokok dari Jatim ke wilayah Maluku Utara.
Digitalisasi Birokrasi: Akselerasi SPBE Maluku Utara melalui transfer teknologi dan sistem dari Pemprov Jatim.
Melalui komitmen ini, kedua provinsi berharap konektivitas yang lebih efisien akan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua wilayah.